Breaking News

Wartawan Dipolisikan Ketua Umum BPI KPNPA RI Angkat Bicara: Kasus Sengketa Pers Masuk Ranah Dewan Pers

 

Jakarta, ChakraNews.id – Menanggapi kasus wartawan di salah satu media Online dipolisikan oleh kepala suku setempat di Kabupaten Nagekeo Flores NTT yang saat ini rame menjadi sorotan publik.

Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Aggaran (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar mengatakan agar polisi bersikap sebagai penengah dan independen sehingga tidak menjadi meruncing masalahnya.

“Untuk menyikapi berbagai permasalahan hukum, kan sudah jelas apa yang disampaikan Kapolri untuk Polri yakni tajam ke atas dan humanis ke bawah,” terang Tubagus Rahmad Sukendar

Berdasarkan rilis, di beberapa media Online diungkapkan, bahwa wartawan Patrick diduga dilaporkan ke Mapolres Nagekeo oleh Ketua Suku Nataia, atas berita yang dirilis di media Tribun Flores.com pada Senin (10/4/2023).

Laporan ini bermula dari berita tentang kasus penghadangan mobil Kapolres Nagekeo oleh sejumlah pemuda di Aesesa dalam keadaan mabuk hingga berujung pada penahanan para pemuda di Mapolres Nagekeo, Flores NTT.

Wartawan Tribun Flores Patrick Meo Djawa lantas merilis berita dengan judul “Keponakan Ketua Suku Nataia Ditangkap Polres Nagekeo”.

Ketum BPI KPNPA RI menilai masih ranah nya Dewan Pers jika permasalahan tersebut dilaporkan sampai Dewan Pers, jadi biarkan Dewan Pers bekerja dalam menyikapi kebenaran terkait pemberitaan yang ada.

“Begitu juga Media harus legowo jika dalam pemberitaan ada menyinggung warga masyarakat adat dapat di lakukan klarifikasi atau gunakan Hak Jawab jika pemberitan ada fakta merugikan orang lain,” tuturnya.

Namun, masih kata Tubagus, perlu di ketahui, media memberitakan berdasarkan adanya temuan dan laporan dari masyarakat yang dituangkan dalam pemberitaan.

Untuk itu, jelas Tubagus, sengketa terkait prodak jurnalis dapat ditempuh dengan memenuhi Hak Jawab dan Hak Koreksi terlebih dahulu.

“Apabila dalam pemberitaan terdapat fakta merugikan nama baik seseorang juga di atur dalam kode etik jurnalistik yakni ada Hak Koreksi dan Hak Jawab, artinya setiap orang memiliki Hak untuk mengoreksi atau meluruskan atau pemperbaiki sebuah pemberitaan tersebut yang dikeluarkan oleh pers,” terangnya.

“Dalam permasalahan tersebut, jika proses tuntutan secara hukum tetap dilakukan meski hak jawab sudah digunakan Ketua Umum BPI NKPRI menegaskan seharusnya gugatan secara hukum tidak bisa lagi dilakukan atau dilanjut ketika hak jawab sudah dipakai,” kata Tubagus kepada awak media, Jakarta, Kamis,13/4/2023.

Tambahnya lagi mengingat, Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 2/DP/MoU/II/2017, Nomor : B/15/II/2017, tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

“Hal tersebut, dapat dijadikan pedoman para pihak dalam rangka terwujudnya koordinasi dalam kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan,” pungkasnya.

(Rah).

Avatar photo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *