Breaking News

LBH Pers Indonesia Melakukan Spontanitas Di Dewan Pers

Jakarta¬† / Chakranews.id—Jumat 19 April 2024, Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum PRES Indonesia melakukan Aksi Spontanitas Orasi Penyampaian Pendapat pada hari Jumat 19 April 2024 mulai Pukul 14.00 – 17.00 WIB di Gedung Dewan Pres JL Kebon Sirih No 32 – 34 Jakarta Pusat .

Menuntut agar Dugaan Pelaku tindak pidana korupsi dan Penggelapan uang negara dalam bentuk Pelaksanaan UKW yang diduga dilakukan oleh Pengurus Pusat PWI untuk segera ditindak Pihak Kepolisian .

Mengusul tuntas tindak pidana korupsi pada Gedung Dewan Pers yang dilakukan oleh Yayasan Pengelola Sarana Pers Nasional dan mantan Anggota Dewan Pers Pengurus PWI .

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 yaitu ;

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang dan Pasal 28 E ayat 3 berbunyi :

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat ,berkumpul , Dan mengeluarkan pendapat .

Dan UU NO : 9 Tahun 1998 :

Tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di muka Umum,Bersama ini Kami memberitahukan akan mengadakan aksi rapat Umum terbuka untuk menyampaikan PENDAPAT tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Oknum pengurus pusat Persatuan wartawan Indonesia (PWI)ke aparat penegak hukum .Alumni PPRA-48 Lemhannas RI , Wilson Lalengke,SPd , M.Sc , MA meminta agar pihak terkait mempertimbangkan untuk mencegah -tangkal (Cekal)ke luar negeri pa4a Oknum wI terduga koruptor yang bernama Hendry Ch Bangun , Sayid Iskandarsyah , Dan gerombolannya.

Dari informasi ang diterima media ini,Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) , Drs,KRH HM.Jusuf Rizal,SH ,SE , M.Si melalui pesan WhatsApp-nya menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan korupsi yang dilakukan oleh para Oknum pengurus pusat PWI.

“Kami akan segera bergerak ke Mabes Polri untuk menindaklanjuti temuan dan informasi tentang kasus penyelewengan dana hibah BUMN ini”.Ujar Jusuf Rizal yang juga adalah Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia).

Menurut dia,dugaan pelanggaran pidana yang dapat dipersangkakan adalah pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dan UU Pemberantasan tindak pidana korupsi .

“Dugaan pelanggaran pidananya adalah penggelapan Jo korupsi karena ini dana BUMN “.tambahnya.

Dalam kasus korupsi oleh para Oknum pengurus pusat PWI yang santer diberitakan ribuan media di tanah air,negara dirugikan hampir 3 miliar rupiah.

Hal ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada publik dan Dewan Penasehat PWI kepada Menteri BUMN.

Dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh Hendry Ch Bangun dan kawan-kawannya semakin menguat manakala Bendara Umum PWI,Marthen Selamat Susanto,telah memberikan informasi terkait kronologi dana cash back bantuan BUMN untuk UKW yang ditransfer ke rekening PWI.

Dalam keterangan yang telah menyebar luas itu.Marthen menjelaskan bahwa dirinya terkaget-kaget ketika mendapat kabar ada uang keluar dalam jumlah besar dari rekening PWI tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Bendaraha Umum.

Desas-desus cash bank BUMN sudah merebak di beberapa kalangan pengurus PWI sebelum peringatan HPN pada tanggal 20 Februari 2024.

Kabar ini saya redam dulu hingga peringatan HPN pada 20 Februari 2024 usai.

Saya sebagai Ketua Pelaksana HPN tentu harus konsentrasi ke HPN agar acara berjalan lancar.”Ungkap Marthen dalam pernyataan Pers-nya setebal 2 halaman yang beredar beberapa hari ini.

Selesai HPN , Sambungnya dirinya sebagai Bendahara Umum PWI mencari tahu kebenaran kabar desas-desus cash back tersebut.

“Bagaimana bisa saya sebagai Bendahara Umum PWI tidak mengetahui (kalau benar)ada dana keluar dalam jumlah besar.”Kata Pimpinan redaksi harian koran Jakarta itu .

Marthen Selamet Susanto kemudian menanyakan soal hal-ihwal uang hibah dari BUMN itu ke staf Sekretariat PWI bagian keuangan bernama Lia.

“Menurut Lia dari Rp 6 miliar dana BUMN tersebut sudah masuk ke rekening PWI sebesar 3,6M.

Rinciannya pada akhir Desember Rp 1,3M dan Rp 500 Juta.

Kemudian pada tanggal 12 Februari masuk Rp 1,8M.”terangnya.

Berdasarkan penuturan Lia dari 3,6M dana yang sudah masuk itu,Sudah keluar dari rekening PWI sebagai cash back sebesar Rp 540 Juta pada akhir Desember Rp 540 Juta pada tanggal 13 Februari . ” Ada juga Fee kepada yang dianggap berjasa disetujuinya bantuan BUMN tersebut (Syarif)sebesar Rp 691 Juta (19 persen dari dana masuk).Total dana yang keluar 1.771 M atau sekitar 49 persen dari 3.6 M.”imbuh Marthen lagi.

Di bagian kesimpulannya Pria berusia 57 tahun ini mengatakan bahwa dana sponsorship BUMN untuk UKW yang sudah disetor ke rekening PWI adalah Rp4,6Miliar.

Sebesar Rp 1,5M telah digunakan untuk UKW di 10 Provinsi.Dikeluarkan untuk cash back kepada orang BUMN RP 1.080 M.

“Ditransfer untuk Fee Syarif karena dianggap berjasa menggolkan bantuan BUMN tersebut sebesar Rp 691 juta.

Apa benar Syarif ini yang berjasa menggolkan dana bantuan BUMN bukankah ini atas perintah Presiden Jokowi saat menerima pengurus PWI di Istana?”Ujarnya Marthen dengan Media.

Yang telah mengherankan,Ternyata Kementerian BUMN mengatakan bahwa tidak satupun orang BUMN yang menerima cash back dari PWI.”Uang sudah keluar Rp 1.080 M dari rekening PWI untuk cash back ,Tapi pihak BUMN membantah menerima cash back tersebut.

Kemana larinya uang Rp 1.080M tersebut.Lantas siapa yang terima cash back Rp540 Juta akhir Desember 2023 dan kemana larinya cash back Rp 540 Juta pada tanggal 13 Februari 2024 dengan tanda terima yang ditanda tangani SEKJEN TERSEBUT?”Pungkas Marthen Selamat Susanto.”

Mencermati kasus tersebut dan rencana LIRA melaporkan para pengurus pusat PWI ke aparat berwajib,Wilson Lalengke mengatakan bahwa pihaknya mendorong Penyelesaian kasus korupsi ini ke ranah hukum sesegera mungkin.

Selain itu, Dia berharap kepada para terduga koruptor dana rakyat yang bercokol di organisasi Pers PWI agar bertanggung jawab dan tidak melarikan diri.

“Melihat keterangan dari Bendahara Umum PWI Marthen Selamat Susanto sudah terang – benderang adanya tindak pidana korupsi dan Penggelapan uang rakyat oleh gerombolan oknum bertameng Wartawan di PWI itu.

Saya mendukung Presiden LIRA dan semua pihak yang anti korupsi untuk segera melaporkan para oknum wartawan korup tersebut ke aparat penegak hukum.

Dan kepada terduga koruptor Hendry Ch Bangun , Sayid Iskandarsyah ,Dan teman-temannya yang menikmati uang haram tersebut harus secara jantan berani mempertanggung jawabkan perbuatan tercelanya,Jangan lari keluar negeri ya..”BEBER Wlison Lalengke pada Kamis 18 April 2024.

Kepada aparat yang menangani kasus ini nanti,Lulusan Pancasila sarjana dari tiga universitas ternama di eropa itu berharap agar menerapkan juga pasal terkait pencucian uang yang di junto kan pada pasal 55 KUHP .

“Mohon kepada aparat berwajib yang menangani kasus dugaan korupsi Hendry Ch Bangun dan kawan-kawannya itu nanti perlu diterapkan UU Money Laundry dan dijatuhkan ke pasal 55 ikut serta melakukan kejahatan pungkas trpiner jurnalistik yang sudah melatih ribuan anggota TNI,Polri,Wartawan,Buru,PNS,Mahasiswa.

Penulis : Adelyna Yunianti Sinaga

Avatar photo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *