Breaking News

JALAN PULOMAS SELATAN NO-23 – PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR Untuk Perubahan 

Jakarta / Chakranews.id— KAUKUS MAHASISWA UNTUK PERUBAHAN Bersama Masyarakat MUSI RAWAS UTARA DAN MUSI BANYUASIN DESAK PTTUN JAKARTA DAN MAHKAMAH AGUNG UNTUK MENGUATKAN KEPUTUSAN MENTERI ATR/BPN RI Tentang Pembatalan SHGU perkebunan Sawit.

Aksi Demonstrasi dari ratusan Mahasiswa dan Masyarakat yang tergabung dalam Ksukus Mahasiswa Untak Perubahan (KMUP) yang dilakukan di PTTUN Jakarta dan MA dikarenakan masih ada dugaan Intervensi terhadap jalannya persidangan gugatan yang dikhawatirkan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengambil Keputusan yang tidak nctral dan tidak mengandung nilai-nilai Pasalnya dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Yang memerika dan mengadili Perkara Gugatan Pihak Perkebunan Sawit, diduga masih adanya intervensi MAFIA PERADILAN DAN DUGAAN MAFIA SAWIT yang bermain untuk mengoalkan Gugatan Banding pihak Perkebunan sawit yang bertujuan membatalkan Kepetusan Menteri ATR/BPN Nomor :

1/Pb/KEM-ATR/BPN/VI/2023 tentang Pembatalan Surat Keputusaa menteri ATR/BPN Nomor : 83/HGU/KEM-ATR/BPN/XI/2021.

Indikasi ini dapat dilihat dari proses persidangan Perkara yang terindikasi ada dugaan keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan mcmeriksa perkara dalan persidangan terkesan menyudutkan pihak Menteri ATR/BPN dan diduga ada konspirasi membela kepenungan Pihak Perkebunan Sawit. Keberpihakan ini ada dugaan Intervensi Mafia Peradilan untuk memenangkan Gugatan Banding pihak Perkebunan sawit di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara 182/B/202WPT.TUNJKT denyan Tergugat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepaia Badan Pertanahan Nasional.

Kasus ini bermula dari Terbitnya Sertifikat Hak Gena Usaha (SHGU) Nomor : 00146/Meba. Yang telah Tumpang Tiadih dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi “IUP-OP” perusahan lain dan hak katas tanah Masyarakat.

Hari mi, kite berkumpul dengan hati yang berat, menyaksikan tragcdi yang menghantui Masyarakat Musirawas Utara. Mereka tidak hanya berjuang melawan sengketa tanah, tetapi juga menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan yang telah menjadi sumber kehidupan mereka. Penerbitan SHGU Pekcbunan Sawit yang bermasalah tejah menciptakan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Namun, kita patut bersyukur karena Kementerian Atr telah mengambil langkah tegas dengan membatalkan SHGU tersebut.

Namun, dalam persoalan ini, ada satu babak yang belum selesai. Gugatan terhadap Kementerian Atr menggambarkan betapa sulitnya mencapai keadilan hukum yang seharusnya melindungi rakyat. Langkah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mejemahkan keadilan hukum yang seharusnya menjadi pijakan bagi semua.

Oleh karena itu, saat kita berdiri di hadapan ketidakpastian, marilah kita bersatu untuk memberikan suara bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk bersuara sendiri. Marilah kita teguh berdiri di sisi

menjaga prinsip keadilan untuk semua. Bersama, kita dapat mengatasi segala rintangan dan membawa sinar harspan bagi Masyarakat Musirawas Utara dan semua yang memperjuangkan hak-hak mereka,

Setanjutya berdasarkan Fakta Hukum, Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan Keputusan Meateri ATR/BPN Nomor : 1/Pb/”KEM-ATR/BPN/VV/2023 tentang Pembatalas Surat Keputusan menteri ATR/BPN Nomor : 83/HGU/KEM-ATR/BPN/XI/2021 tanggai 4 November 2021 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 0016/MUBA Atas Nama PT. Sentosa Kurnia Bahagia Berkedudukan di Palembang Seluas 3.819.709 Ha Terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,

karena CACAT ADMINISTRASI. Artinya lokasi PT. Perkebunan Sawit Berada di

Wilayah Kebupatean wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam prosesnya Cacat Administrasi kewilayahan, inilah yang menjadi salah satu dasar Pembatalan Sertifikat HGU Perusahaan Sawit.

Koordinator Aksi mengecam Mafia Peradilen yang Mombcis Mafis sawit, jangan sampai ada PERMUFAKATAN JAHAT untuk membcis sesama mafis di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.Peserta Aksi mendesak Ketus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta den Mahkamah Agung untuk bertindak MEMBELA NEGARA karna ini menyangkut Marwah Komentenan ATR/BPN dan Marwah ncgara atas menjunjung tinggi hukum Pegadilan Tenggi Tata Usaha Negara harus Independen dan Bebas dan Intervensi dari Mafia Tanah dan Mafia Peradilan. Ujar Teonakan Ratusan Peserta Demosnurasi di Pengadilan Tingg: Tata Usaha Negara.

Adapun TUNTUTAN Masa Aksi Yaits :

  1. TOLAK INTERVENSI MAFIA PERADILAN Di PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

  2. MENDESAK HAKIM TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA HARUS MENJUNJUNG TINGGI RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SFRTA TEGAK LURUS MEMBELA KEPUTUSAN MENTERI ATWBPN PEMBATALAH SHGU PERKEBUNAN SAWIT

  3. MEMINTA KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA BARUS MEMERINTAHKAN MAJEF.LLIS HAKIM TANPA INTE.RVENSI DARI DUGAAN MAIN MATA PIHAK MAFIA SAWIT.

& MEMINTA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENKOPOLHUKAM, KOMISI PEMBERANTASA KORUPSI (KPK), KOMISI YUDISIAL (KY), DAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MFMEBERIKAN ATENSI DAN KOTRIBUSI PENGAWALAN HUKUM ATAS MARWAH KFMENTERIAN ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA AGAR HAKIM PTTUN JAKARTA DAPAT MEMUTUS PERKARA NO. 342/:/282MPTUNJKT SE ADIL-ADILNYA TANPA INTERVENSI DARI PIHAK MANAPUN.

Koordinator Aksi meng ultimatum untuk datang Kembali dengan jumlah mase ribuan dan akan nda

Demonstrasi untuk memberantas Mafia Peradilan – Mafia Sawit ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Hormat Kami, Koordinator

 

Farid Sudrajat CP: 0812.9580.1424

Avatar photo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *