Breaking News

IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS MERCU BUANA AJUKAN AMICUS CURIAE KE MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

Jakarta / Chakranews.id—Atas proses sidang yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 27 Maret 2024 sampai sekarang tentang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024,

kami dari Ikatan Alumni Universitas Mercu Buana berpandangan sebagai berikut :

  1. Bahwa kami sampai detik ini menyakini negara Indonesia didirikan oleh para pejuang Indonesia adalah membentuk negara milik bersama sebagai anak bangsa Indonesia yang terhimpun berbagai suku bangsa dari Miangas sampai Pulau Rote dengan memiliki derajat yang sama, setara, berkeadilan dan membuka kesempatan bagi anak-anak bangsa Indonesia untuk bisa berkuasa secara demokratis demi memajukan Indonesia.

  2. Bahwa kami menyakini roh yang ada dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 adalah melarang penguasaan negara oleh seseorang, sekelompok orang, atau keluarga dengan membuat aturan dalam konstitusi Indonesia berupa pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diperbolehkan 2 (dua) periode sebagaimana tertuang Galam Pasal 7 UUD 1945 demi terhindar dari praktek Politik Dinasti dan Oligarki yang akan

dilakukan oleh Presiden yang sedang berkuasa 2 (dua) periode.

  1. Bahwa praktek nepotisme merupakan perbuatan yang dilarang dalam negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Namun, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terjadi praktek-praktek nepotisme dan politik dinasti yang melanggar roh pendirian negara Indonesia dan ketentuan konstitusi Indonesia yang meresahkan kalangan akademisi, ahli hukum, pro demokrasi, civil society, budayawan,

agamawan dan mahasiswa.

Adapun pendapat kami pelanggaran pelaksanaan Pilpres 2024 sebagai berikut :

  1. POLITIK DINASTI Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang

merupakan anak kandung Presiden Ir, H. Joko Widodo yang sedang berstatus sebagai Presiden Republik Indonesia Hal tersebut merupakan perilaku politik dinasti yang dilakukan oleh penguasa yang sedang berkuasa untuk melestarikan kekuasaan kepada anaknya.

PRAKTEK NEPOTISME Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden yang berpasangan dengar Calon Presiden Prabowo Subianto telah terjadi praktek nepotisme yang membunuh rasa keadilan atas keistimewaan didapat anak Presiden Joko Widodo bisa lolos ikut menjadi konstestan dalam Pilpres 2024, meski tidak memenuhi syarat diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun berkat pamannya sebagai Ketua MK bernama Anwar Usman berhasil membuat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga Gibran Rakabuming Raka dapat memenuhi syarat umur pada Pilpres 2024.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kami dari Ikatan Alumni Universitas Mercu Buana

(ILUNI UMB) menitipkan harapan kepada Yang Mulia Hakim MK sebagai berikut :

  1. Kami masih memberikan kepercayaan kepada Yang Mulia Hakim MK sebagai sosok negarawan yang menjaga keberlangsungan dan keutuhan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berkesetaraan sesama anak bangsa agar terhindar dari kecemburuan

  2. MK harus menjaga konstitusi dan roh pendirian Republik Indonesia oleh pejuang kemerdekaan dari penguasaan negara oleh sekelompok orang atau keluarga berupa Poli Dinasti dana atau Oligarki:

  3. MK harus hadir menyelamatkan sistem demokrasi yang kami perjuangkan pada 1998 mewujudkan negara yang demokratis yang diperjuangkan dengan darah dan air mata bangsa ini:

  4. MK harus hadir memperkuat konstitusi Indonesia mengenai pemberantasan praktek Nepotisme dan Politik Dinasti yang kami perjuangkan pada 1998 dengan darah dan air mata bangsa ini,

Oleh karena itu, kami memberikan masukan kepada Yang Mulia Hakim MK untuk membuat putusan pada 22 April 2024 nanti, yaitu menggugurkan hasil pemilihan Pilpres yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan kemudian menyelenggarakan Pilpres ulang tanpa diikuti oleh keluarga Presiden Joko Widodo.

Demikian surat Amicus Curiae ini, kami persembahkan demi keberlangsungan negara Indonesia dan kemajuan peradaban Indonesia. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

(Rudi )

Avatar photo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *