Breaking News

Aksi Unjuk rasa oleh para Kepala Desa di depan Gedung DPRI

CHAKRANEWS.ID JAKARTA,-Kader Pemuda Perindo Alex Adam Putra Tolak Masa Jabatan kepala Desa 9 Tahun.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disingkat UU Desa lahir untuk kepentingan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Apakah UU Desa telah dijalankan secara maksimal oleh para kepala desa?

Adanya usulan revisi UU Desa yang digaungkan oleh para kepala desa dan berujung pada aksi unjuk rasa oleh para kepala desa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (17/1/2023), menjadi perhatian publik termasuk Kader Sayap Pemuda Perindo Alex A. Putra.
Bagaimana tidak, pasalnya dalam salah satu tuntutan para kepala desa itu, mereka menuntut agar masa jabatan kepala desa ditambah atau diperpanjang, dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Padahal 6 tahun sudah cukup untuk memajukan desa jika di maksimalkan dengan kinerja yang baik.

Sebagaimana UU Desa Pasal 39 ayat 1 ; Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (tahun) terhitung sejak tanggal pelantikan. Selain itu para kepala desa sebenarnya dapat mencalonkan diri sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut maupun tidak. Artinya UU Desa telah memberikan ruang begitu luas bagi para kepala desa untuk membangun desanya.

Tentunya, tuntutan 9 tahun yang diusulkan para kepala desa, pertama dapat merugikan masyarakat desa kedua akan adanya KKN karna dana Desa yang begitu besar dan ketiga mempersempit ruang demokrasi di desa karna pemuda yang mau maju menjadi kepala desa ia harus menunggu waktu yang cukup lama.

Pada dasarnya, UU Desa telah memberi ruang seluas-luasnya bagi para kepala desa untuk membangun desanya selama 6 tahun, maka jika warga desa senang dan suka atas kinerjanya, maka besar kemungkinan para kepala desa dapat terpilih kembali menjadi kepala desa, karena masyarakat desa tahu dan faham kinerjanya.

Tentunya, jika revisi UU Desa ini merubah masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun tentunya demokrasi di desa dipertaruhkan, demokrasi di desa jadi sempit, dan tidak adanya kedewasaan dalam berdemokrasi di masa yang akan datang karna tidak akan ada regenerasi kepemimpinan.

Bahkan, bisa jadi sistem masa jabatan 9 tahun di desa ini menjadi test case dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika masa jabatan 9 tahun tidak ada penolakan dari masyarakat dan berhasil, maka bisa jadi para kepala daerah bahkan sampai dengan diatasnya masa jabatannya menjadi 9 tahun. Tentu ini menjadi pertaruhan demokrasi kita di masa yang akan datang.

 

(Alex A putra /kontributor hd)

Avatar photo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *